Menpora Tunggu Putusan FIFA

JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Alfian Mallarangeng menegaskan, untuk menunggu keputusan FIFA mengenai konflik berkepanjangan dipersepakbolaan Indonesia. Menpora mengaku, sampai saat ini belum terfikir untuk mengambil alih PSSI.

Waktu yang diberikan FIFA terkait penyelesaian permasalahan di sepak bola Indonesia, sebanrnya sudah berakhir sejak 20 Maret 2012. Dan jika sesuai dengan rencana, Komite Asosiasi FIFA akan menggelar rapat pada hari Senin, 26 Maret, mendatang. Dalam rapat tersebut, tentunya yang akan memutuskan nasib persepakbolaan Indonesia dikancah internasional.

Mengenai adanya beberapa kemungkinan di atas, Menpora mengaku masih akan menunggu sikap dari badan sepak bola tertinggi dunia tersebut. Menpora sadar, jika pemerintah mengambil langkah intervensi malah akan merugikan sepak bola Indonesia. Akan tetapi, dalam satu sisi Menpora juga tidak ingin sepak bola di negeri ini hancur dengan adanya konflik yang berkepanjangan.

"Sekarang kami menunggu sikap FIFA terhadap persepakbolaan Indonesia. Kami mengakui, jika FIFA melarang pemerintah untuk campur tangan. Tapi kami juga mempunyai tanggung jawab, untuk sepak bola di Indonesia," ungkap Menpora.

Untuk menyelesaikan dualisme kepengurusan PSSI baik di bawah pimpinan Djohar Arifin Husin dan La Nyalla M Mattalitti, Menpora mengusulkan untuk membawanya ke Court of Arbitration for Sports (CAS). Setelah dibawa ke CAS, baru akan terlihat seperti apa langkah selanjutnya untuk menyelesaikan masalah pada persepakbolaan Indonesia.

"Saat ini kami kan sekarang berusaha untuk memperbaikinya dengan cara rekonsiliasi. Selain itu, kami juga menunggu bagaimana sikap FIFA supaya semuanya jelas. Makanya saya juga mendorong ke KPSI (Komite Penyelamat Sepak bola Indonesia) mengajukan gugatan," papar Menpora.

"Jika gugatannya tidak diterima, jadi sudah jelas seperti apa hasilnya. Setelah itu, marilah kita sama-sama lakukan rekonsiliasi demi rekonsiliasi, agar ditemukan jalan yang paling baik bagi semuanya," sambung Menpora.

Sementara itu dilain pihak, Ketua Umum (Ketum) KONI Pusat Tono Suratman, menerima berkas-berkas hasil Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI versi KPSI. Tono mengaku, akan mewadahi semua pihak dan juga meminta PSSI di bawah kepemimpinan Djohar melakukan verifikasi atas hasil dari Kongres Tahunan PSSI di Palangkaraya, Minggu (18/3), yang lalu.

"Sikap KONI atas dualisme PSSI, kami akan coba wadahi semuanya. Kewajiban KONI adalah mewadahi semuanya, jika ada kekisruhan olahraga di Indonesia. Kami juga nantinya, akan lakukan pemanggilan kembali kepada pak Djohar untuk melakukan veriikasi," papar Tono.

Soal adanya indikasi intervensi yang dilakukan KONI kepada PSSI, Tono menegaskan jika itu bukan bentuk intervensi. Apa yang dilakukan KONI menurut pria yang sempat menjabat ketua Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) pada SEA GAMES 2011 yang lalu, menilai itu adalah langkah KONI sebagai organisasi tertinggi disetiap cabang olahraga di Tanah Air.